Revisi Juknis Pemberian Tunjangan Bagi Guru PNS dan Non PNS Madrasah

Revisi Juknis Pemberian Tunjangan Bagi Guru PNS dan Non PNS Madrasah

Revisi Juknis Pemberian Tunjangan Bagi Guru PNS dan Non PNS Madrasah- Revisi Juknis tersebut tertuang dalam Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1411 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7383 Tahun 2019 tentang Juknis Pemberian Tunjangan Khusus Guru Bukan PNS (GBPNS) pada Madrasah 2020.

Pemberian tunjangan khusus kepada guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun guru bukan PNS pada madrasah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerjanya dan membantu ekonomi keluarga Guru yang terkena dampak dari covid-19

Juknis Pemberian Tunjangan Bgai Guru Madrasah Bukan PNS

.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Dirjen Pendis tentang Juknis Pemberian Tunjangan Khusus bagi GBPNS pada Madrasah Tahun 2020.

Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1411 Tahun 2020 ini mengubah Bagian D (Sasaran) dan Bagian G (Mekanisme Pelaksanaan) dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7383 Tahun 2019 tentang Juknis Pemberian Tunjangan Khusus Guru Bukan PNS (BGPNS) pada Madrasah 2020.

Bagian D (sasaran) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7383 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Pada Madrasah Tahun 2020 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi:

Sasaran atau penerima tunjangan khusus adalah Guru PNS dan Guru Bukan PNS pada Madrasah yang bertugas di daerah khusus. Bagi guru PNS yang bersangkutaan harus ditugaskan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

Bagian G (mekanisme pelaksanaan) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7383 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Pada Madrasah Tahun 2020 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi:

1. Penetapan Penerima

a. Kepala Madrasah mengidentifikasi, menghimpun, dan mengusulkan guru dalam unit kerjanya yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai calon penerima Tunjangan Khusus Guru PNS dan Guru Bukan PNS (Format surat usulan dan lampirannya. (lihat Lampiran 2A, 3, 4A, 4B dan 5A, 5B).

c. Berdasarkan hasil verifikasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyampaikan daftar usulan penerima Bantuan Tunjangan Khusus Guru Madrasah PNS dan Bukan PNS yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Provinsi setempat dengan format surat usulan dan lampirannya. (lihat lampiran 2B, 3, 4A, 4B dan 5C).

d. Kepala Kantor Wilayah Provinsi akan melakukan verifikasi dan kompilasi atas daftar usulan penerima Tunjangan Khusus Guru Madrasah yang diterima dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang memiliki program dimaksud dan menetapkan Surat Keputusan sebagai Penerima Tunjangan Khusus bagi Guru PNS dan Guru Bukan PNS pada Madrasah tahun 2020.

e. Salinan SK disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam u.p. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah (sebagai laporan), Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dan satker terkait untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru PNS dan Guru Bukan PNS pada Madrasah tahun 2020 di kabupaten/kota masing-masing.

2. Penyaluran atau pembayaran

b. Penyaluran atau pembayaran Tunjangan Khusus Guru PNS dan Guru Bukan PNS dilakukan secara priodik: bulanan, 3 (tiga) bulanan, atau 6 (enam) bulanan atau sesuai kondisi daerah masing-masing.

c. Setiap guru Madrasah yang menjadi penerima Tunjangan Khusus Guru PNS dan Guru Bukan PNS ini wajib melaksanakan pembelajaran dan/atau bimbingan kepada peserta didik minimal 1 (satu) tahun pelajaran, sesuai jadual di Madrasah yang menjadi tempat tugasnya serta mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kinerja, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4A, 4B Petunjuk Teknis ini.

3. Nominal Tunjangan

a. Besar Tunjangan Khusus Guru Madrasah Bukan PNS adalah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-orang per-bulan, dan berlaku untuk 12 (dua belas) bulan (terhitung mulai Bulan Januari 2020), sehingga total penerimaan untuk 1 (satu) tahun adalah Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah). Besar Tunjangan Khusus Guru Madrasah PNS adalah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per-orang per-bulan, dan berlaku untuk 12 (dua belas) bulan (terhitung mulai Bulan Januari 2020), sehingga total penerimaan untuk 1 (satu) tahun adalah Rp 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

4. Penghentian Pemberian Tunjangan

Tunjangan Khusus bagi Guru PNS dan Guru Bukan PNS dihentikan pemberiannya apabila guru yang bersangkutan : a, b, c dst mengacu pada juknis sebelumnya (Nomor 7383 Tahun 2019).

berikut Preview Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Khusus Guru PNS dan Guru Bukan PNS (BGPNS) pada Madrasah 2020 secara lengkap bapak/ibu guru bisa ihat di bawah ini.

Download

Demikian informasi terkait dengan revisi Juknis Pemberian bantuan Tunjangan khusus bagi Guru PNS dan Non PNS pada lingkungan Kemenag.Semoga bantan segera tersalurkan tepat waktu dan tanpa ada nya potongan.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Revisi Juknis Pemberian Tunjangan Bagi Guru PNS dan Non PNS Madrasah"

Post a Comment